|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Topik Utama » TPP Ditahan, Kemdibud Turun Tangan

TPP Ditahan, Kemdibud Turun Tangan

Rabu, 23 Januari 2013 10:58:10  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 2830
TPP Ditahan, Kemdibud Turun Tangan

Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) merupakan hak bagi setiap guru yang sudah memegang sertifikat profesi. Namun hak itu belum sepenuhnya bisa dirasakan rutin setiap bulan. Sebab pemerintah daerah, yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mencairkan pembayaran TPP itu, terkesan menahan anggaran itu. Bosan disambati soal keterlambatan pencairan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya turun tangan. Tahun 2013 ini, TPP akan disalurkan langsung dari pusat ke rekening guru.

 

“Mulai tahun ini dana TPP yang sebelumnya disalurkan melalui dekonsentrasi akan diambil alih pusat dan penyalurannya langsung ditransfer ke rekening guru. Ini akan mengurangi mata rantai penyaluran,” tegas Mendikbud Muhammad Nuh.

Soal kesiapan pihak Kemdikbud dan jaminan pencairan TPP tidak mengalami masalah keterlambatan yang sama, Mendikbud yang akrab disapa Pak Nuh itu akan menggandeng berbagai pihak. Mulai dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ini untuk memastikan sekaligus mengawasi proses pencairan hingga diterima langsung ke rekening guru.
“Kami sudah memiliki nomor rekening semua guru yang bersertifkat. Begitu syarat-syarat pencairannya sudah lengkap, maka langsung ditransfer,” tambah Pak Nuh.

Menarik untuk ditunggu adalah keandalan sistem dari Kemdikbud dalam menjamin validitas syarat-syarat pencairan TPP tersebut. Pasalnya, kondisi itu yang selama ini dialami oleh daerah sehingga pencairan TPP kerap terlambat. Banyak daerah masih kesulitan melakukan verifikasi syarat 24 jam beban mengajar per pekan bagi guru yang sudah bersertifikat. Sementara tanpa syarat itu, TPP guru tidak boleh dicairkan

Inspektorat Jenderal Kemdikbud sendiri, dalam analisanya, mengakui bila verifikasi beban mengajar guru yang menjadi faktor utama keterlambatan pencairan. Namun Irjen Kemdikbud, Haryono Umar, mewanti-wanti agar pemerintah daerah tidak memanfaatkan kondisi itu untuk menahan anggaran. Pihaknya tengah mengusulkan ke Kemdikbud agar pola persyaratan 24 jam mengajar itu tidak mutlak.

“Ini perlu segera dibahas dengan berbagai instansi terkait agar tidak ada lagi alasan menahan-naham anggaran. Kalau perlu dibuatkan payung hukumnya agar kuat. Sebab dana itu masuk di APBD dan harus habis pada tahun anggaran berjalan. Kalau ada yang masih mengendap, pertanggungjawabannya bagaimana?,” urai Haryono Umar

Data yang dikumpulkan Itjen, lanjut Haryono Umar, cukup mencengangkan. Dana TPP yang belum tersalurkan sepanjang 2012 mencapai RP 10 triliun. Bahkan ada pemerintah daerah yang dalam satu tahun itu belum mencairkan sama sekali TPP ke rekening guru. Tentu patut ditelisik lebih jauh tempat dana itu disimpan atau diendapkan. Bila ditaruh di bank, tentu ada bunga tanpa pernah ada pertanggungjawaban penggunaannya.

“Kami akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak pejabat daerah yang memakan bunga endapan tunjangan guru ini,” tegas Haryono Umar yang pernah menjabat sebagai komisioner KPK ini.

Lebih detil disebut dalam data Itjen Kemdikbud tersebut, terdapat beberapa hambatan lain dalam pencairan. Soal data, ada kekurangan yang tidak terdeteksi dari awal, misalnya gaji setiap periode ada kenaikan namun tidak disesuaikan sejak awal, jadi terakumulasi, sementara data terus berkembang. Angka Rp10 triliun itu adalah akumulasi dari semua daerah.
Temuan lainnya, tunjangan guru juga ada yang dipotong-potong Pemda, alasannya untuk biaya pemutakhiran data. Hampir di setiap kabupaten yang diaudit oleh Itjen ditemukan kondisi tersebut. Padahal itu tidak boleh dilakukan sebab daerah sudah punya anggaran untuk manajemen pemutakhiran data itu. Harusnya tidak ada lagi pembebanan biaya pada guru, apalagi guru-guru swasta.
Disinggung soal sisi lemah dalam pengawasan di daerah, Haryono Umar menyebut hal itu menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah. Namun kondisi Inspektorat Daerah sendiri banyak yang belum melakukan reformasi. “Masih banyak yang main-main. Kita sudah minta akan Inspektorat ditingkatan, tapi alasannya anggaran kurang DPRD mestinya memberi anggaran yang pantas untuk Inspektorat,” pungkas Haryono Umar..her-KP

Baca "Topik Utama" Lainnya

Komentar Anda