|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Topik Utama » Subtansi Perubahan PP No. 74 tahun 2008

Subtansi Perubahan PP No. 74 tahun 2008

Rabu, 20 Februari 2013 09:34:26  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 967

Kebijakan Keguruan terus mengalami perubahan. Saat ini, PP No. 74 tahun 2008 yang menjadi dasar legalitas kinerja guru di tanah air dalam proses pengesahan revisi PP oleh Presiden melalui Sekretariat Negara. Tahapan ini merupakan lanjutan dari tiga tahapan sebelumnya yang terdiri dari: pertama, penyempurnaan perubahan revisi PP No. 74 tahun 2008 berdasarkan hasil uji publik. Kedua, penyempurnaan terakhir mengenai kesepakatan internal yang dilakukan di Kemdikbud. Ketiga, pembahasan antar kementerian yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi kebijakan terkait di Kem. Hukum dan HAM.

Terdapat 18 butir perubahan yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan PP No. 74 Tahun 2008.  Beberapa poin krusial perubahan PP No. 74 tahun 2008, diantaranya:

Penegasan konsep “guru tetap” yang diangkat oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat dan Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah, pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan

Pengaturan perolehan dan penggunaan sertifikat pendidik dengan nomor registrasi tunggal. 

Kewajiban Pemerintah dalam melakukan mekanisme pendataan dan validasi guru secara berkala dalam rangka efektifitas sertifikat dan perencanaan kebutuhan guru.

Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau pendidikan profesi guru (PPG).

Kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan memberikan pelindungan hukum, profesi, dan keselamatan/kesehatan guru. Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru yang diusulkan, meliputi: (a) Keanggotaannya terdata dan tersebar diseluruh provinsi dan kabupaten/kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah yang bersangkutan; (b) Kepengurusannya berada di Pusat dan disemua provinsi serta minimal 75 persen di kabupaten/kota; (c) Memiliki kode etik yang mengikat perilaku guru dalam tugas keprofesionalan; (d) Memiliki dewan pusat kehormatan guru sampai ditingkat kabupaten/kota.

Beban kerja Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian (di SMK), Kepala Perpustakaan, Kepala laboratorium, Guru BK, Pengawas (Pasal 54)

Pengangkatan Guru oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui seleksi (Ujian tertulis, wawancara, dan praktik mengajar): (Pasal 58)

Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antar sekolah/madrasah, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antar matapelajaran/rumpun mata pelajaran (Pasal 62) (*)

Baca "Topik Utama" Lainnya

Komentar Anda